PEMERINTAH DAERAH HARUS MILIKI INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Written by Super Admin Wednesday, 23 June 2021 08:57

Jakarta – 16/06/2021. Pada sambutannya dalam Workshop Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Konservasi Arsip, Multi Siswati berpesan bahwasanya pemerintah daerah harus memiliki kebijakan instrumen pengelolaan arsip dinamis yang terdiri dari Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, JRA dan SKKAAD.

Workshop yang bertempat di Grand Ballroom JS Luwansa Hotel, Jakarta dilaksanakan pada 16-17 Juni 2021 dan dihadiri 70 orang perwakilan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Binaan Direktorat Kearsipan Daerah I. "Workshop ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyusunan prasyarat melaksanakan implementasi aplikasi umum bidang kearsipan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)," jelas Direktur Kearsipan Daerah I, Sumitro dalam laporannya.

Sementara itu, Multi Siswati menambahkan bahwa workshop juga bertujuan untuk melakukan percepatan kepemilikan JRA dan SKKAAD. “Dengan adanya Workshop Penyusunan JRA dan SKKAAD ini dapat menjadi momentum untuk segera menyelesaikan atau menuntaskan kepemilikan JRA dan SKKAAD di daerah nya," terang Multi Siswati. Pada kesempatan ini, Edgar yang merupakan perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan pentingnya koordinasi dalam membangun kearsipan yang lebih baik. “Lemahnya komunikasi, buruknya koordinasi dan pesimis adalah faktor yang menghambat perkembangan kearsipan di daerah," tutur Edgar. Acara workshop diisi dengan praktik penyusunan JRA dan SKKAAD yang dipandu para Arsiparis Madya di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Sumber : ANRI ( HEZ )

Page FB DKP